BP3KP Papua I menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Sadar Risiko, Antikorupsi, dan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya memperkuat integritas aparatur dan meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Program BSPS serta pembangunan perumahan di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I terus memperkuat tata kelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Daerah Otonomi Baru (Rusun ASN DOB) Papua Tengah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Rusun ASN DOB yang dilaksanakan di Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Senin (6/7)
BP3KP Papua I melaksanakan studi banding ke BBPOM Jayapura untuk mempelajari praktik terbaik pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penguatan budaya integritas, inovasi pelayanan publik, akuntabilitas, serta kolaborasi antarlembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
JAYAPURA – Upaya pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Papua terus diperkuat melalui berbagai program terpadu, mulai dari penanganan kawasan kumuh, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), hingga peningkatan sanitasi.
JAYAPURA-Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis di sektor perumahan. Salah satu upaya yang kini didorong adalah penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat, meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor perumahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
JAYAPURA – Komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan aparatur negara di Papua kembali ditegaskan melalui rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kota Jayapura, Minggu (21/6/2026). Kunjungan tersebut meliputi peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Perumahan Grand Royal Residence II di Holtekamp, serta Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua di kawasan Tanjung Ria. Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, dan sejumlah pejabat terkait tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan program perumahan pemerintah tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
