news-image
Selasa, 15 Oktober 2024 144 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku melalui Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, melaksanakan kegiatan Rapat Pembekalan dan Pembinaan Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Pembekalan Tenaga Fasilitator BSPS TA. 2024 bertempat di Hotel Grand Tabona Kota Ternate, Jumat (4/10/2024) pekan lalu.

news-image
Kamis, 03 Oktober 2024 63 kali

Rabu 02 Oktober 2024, bertempat di ruang rapat kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Tim Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku melaksanakan agenda Sosialiasi Klinik Rumah Swadaya (KRS) bagi pegawai di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku (BPPW). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Conny Yulietha Lelapary, S.T.,M.Si, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Ajeng Citra Triyuniarthi, S.T.,M.Sc, berserta pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku (BPPW).

news-image
Rabu, 11 September 2024 77 kali

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku menggelar kegiatan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) melalui Sistem Informasi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BP2P Maluku, Pither Pakabu, ST. M.Si bertempat di Meeting Room Grand Avira Jl. Rijali No 86 Batu Merah Kota Ambon, Senin (9/9/2024).

news-image
Rabu, 04 September 2024 51 kali

Halo #SahabatPUPR dan #SahabatPerumahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap instansi/lembaga pemerintah seringkali diperhadapkan dengan tindakan-tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tingkat risikonya pun berbeda-beda, seperti halnya tindakan penyuapan. Aksi atau tindakan penyuapan tersebut tentunya akan berdampak signifikan bagi integritas dari instansi atau lembaga pemerintah tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya maupun langkah-langkah yang komprehensif untuk menghindari aksi atau perbuatan tersebut.

Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survey singkat ini!

Isi Survey
Isi Survey survey