Ambon,Kompu – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pembahasan dan pendalaman usulan program pembangunan infrastruktur prioritas Tahun 2026 yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (19/01/2026). Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2026, yang membahas Sinkronisasi Usulan Program Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Tahun 2026 bersama mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Pertemuan kali ini difokuskan untuk mempertajam dan memperjelas usulan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dari masing-masing mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Maluku, salah satunya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku.
BP3KP Maluku diwakili langsung oleh Kepala Balai P3KP Maluku, Bapak Pither Pakabu, S.T., M.Si, yang didampingi oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Bapak Refi Latuamury, S.T, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Ibu Emilia R. Hamid, S.T, serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Bapak Muhammad Abdullah, S.T.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai P3KP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Program-program tersebut meliputi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Penataan Kawasan, Pembangunan Rumah Susun, hingga Pembangunan Rumah Khusus yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.
Selain penyampaian program prioritas, Kepala BP3KP Maluku juga berharap agar Komisi III DPRD Provinsi Maluku dapat mengagendakan peninjauan langsung terhadap Rumah Susun Bakamla Zona Timur, yang telah selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk evaluasi dan dukungan terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Dalam forum rapat kerja tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Reza Mony menyampaikan apresiasi kepada Balai P3KP Maluku dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku selaku mitra kerja yang dinilai telah menunjukkan sinergi yang baik dalam penyampaian dan pengusulan program pembangunan. “Balai P3KP Maluku bersama Dinas PKP Provinsi Maluku telah bersinergi dalam pelaksanaan koordinasi sehingga terlihat jelas adanya semangat untuk membangun daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Jainuddin menekankan pentingnya komitmen dari Balai P3KP Maluku dalam penyelesaian program perumahan bagi korban pasca konflik tahun 1999 yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. “Kami berharap usulan penanganan perumahan bagi korban konflik tahun 1999 di Provinsi Maluku dapat segera diselesaikan. Mengingat sudah 26 tahun berlalu pasca konflik, namun permasalahan perumahan belum sepenuhnya tuntas. Untuk itu kami mengharapkan komitmen dari Balai dan juga instansi terkait,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan seluruh mitra kerja, khususnya BP3KP Maluku, dalam mendorong percepatan dan efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan tepat sasaran di Provinsi Maluku. (RR)
