Ambon,Kompu - Direktur Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) Julisa Kusumowardono, S.I.K., M.Si melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Dusun Air Ali Desa Rumamh Tiga Kota Ambon pada Kamis (18/9/2025).
Dalam kunjungannya, Direktur Julisa didampingi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku Pither Pakabu, S.T., M.Si, serta Ir. Dedy Permadi, CES, selaku Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Utama. Turut hadir pula Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Abdullah, S.T dan PPK Rumah Swadaya Djaenal Abidin Pelu, S.T bersama staf BP3KP Maluku yang turut mendampingi rombongan selama kegiatan berlangsung.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Maluku berjumlah 569 Unit yang tersebar di beberapa lokasi. Maluku Tengah sebanyak 539 Unit dan Kota Ambon sebanyak 30 Unit. Salah satu lokasi yang dilakukan peninjauan oleh Direktur adalah Dusun Air Ali Desa Rumah Tiga Kota Ambon yang memperoleh kuota sebanyak 20 Unit. Peninjauan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program BSPS berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam peninjauan rumah-rumah penerima bantuan, Direktur Julisa secara aktif berdialog dengan warga. Ia menanyakan secara langsung bagaimana proses pelaksanaan program sejak awal hingga selesainya pembangunan, serta menggali perasaan mereka setelah menerima bantuan. “Program BSPS ini bukan hanya tentang pembangunan fisik rumah, tetapi juga membangun harapan dan memberikan kepastian akan tempat tinggal yang layak. Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat bagaimana proses ini berjalan dan apakah bantuan benar-benar memberikan dampak positif,” ujar Julisa saat berbincang dengan salah satu penerima bantuan.
Warga penerima bantuan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah atas bantuan yang telah diberikan. Mereka menyatakan bahwa rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini telah menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi keluarga mereka. “Kami sangat terbantu dengan program ini. Sekarang rumah kami sudah layak dan tidak bocor lagi kalau hujan. Terima kasih kepada pemerintah dan semua yang telah membantu,” ungkap Saril salah satu warga penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Bapak Pither Pakabu, S.T.,M.Si menegaskan komitmen kuat terhadap prinsip keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 yang telah dilaksanakan oleh BP3KP Maluku.
Pither Pakabu menyampaikan bahwa program BSPS yang dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas hunian secara swadaya. “Kami berupaya menjalankan program ini sebaik mungkin, sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku, serta dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fokus dalam setiap tahap pelaksanaan. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan capaian yang telah kami raih bersama masyarakat,” ujar Pither.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan BSPS di Maluku melibatkan partisipasi aktif masyarakat penerima bantuan, serta dilakukan pengawasan secara berkala guna memastikan kualitas hasil pekerjaan dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan.
Selain meninjau rumah-rumah penerima bantuan BSPS Tahun 2024 yang telah selesai terbangun, Direktur bersama rombongan juga berkesempatan melihat secara langsung kondisi rumah para calon penerima bantuan Program BSPS yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Kementerian PKP.
Dengan adanya tinjauan ini oleh Direktur Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus dorongan bagi BP3KP Maluku untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyediaan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Maluku. (RR)
