Balai P3KP Kalimantan II melalui Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kalimantan Utara (Kaltara), melakukan silaturahmi sekaligus monitoring dan diskusi mengenai pengusulan program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Senin, 17 November 2025.
Dalam silaturahmi tersebut, Kepala Satker PKP Kaltara, Juan Nugraha memaparkan, alur pengusulan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang saat ini berfokus pada program 3 juta rumah, penanganan permukiman kumuh, arah kebijakan nasional terkait penyediaan rumah layak, serta skema BSPS yang diajukan melalui SIBARU. Kasatker Juan turut menjelaskan mekanisme peningkatan kualitas permukiman, program sanitasi, bantuan PSU, serta rencana pagu 2026.
“Kami menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, merupakan kunci keberhasilan program. Kami sadari bahwa tanpa adanya sinergi yang baik, program-program kami seperti 3 juta rumah tidak akan pernah berhasil," ujar Kasatker Juan Nugraha.
Silaturahmi tersebut, dihadiri Kepala Dinas Perkim Nunukan Abdul Halid, Kepala Bapedda beserta staf, jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan, tim Satker PKP Kaltara.
Kadis Perkim Abdul Halid Nunukan memaparkan ada dua usulan utama : Sei Bolong dan Sei Menteri, termasuk tantangan data DTSEN, status lahan, kondisi permukiman pesisir, hingga tingginya biaya material di daerah terpencil seperti Krayan.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah sepakat dan bersinergis mengawal dan mensukseskan program 3 juta rumah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Usai berdiskusi, tim Satker PKP Kaltara bersama dinas Perkim melakukan kunjungan ke lokasi permukiman kumuh yang ada di pesisir pantai.
