Kepala Balai P3KP Kalimantan II Anggoro Putro, bersama Kepala Satuan Kerja PKP Kalimantan Utara Juan Nugraha dan Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto, mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Senin, 27 Oktober 2025.
Agenda ini dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan kondisi faktual terkait pembangunan infrastruktur konektivitas, pelayanan dasar, dan penyediaan perumahan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Tasdiyanto menyampaikan, pemerintah memiliki komitmen untuk menghadirkan rumah layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini, pemerintah menetapkan target pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 3 juta rumah, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai Operator, lanjut Tasdiyanto, Kementerian PKP terus mengambil peran strategis dalam menyusun kebijakan, memberikan fasilitasi, serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan. Upaya ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin akses terhadap perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala Balai Anggoro Putro menambahkan, tahun ini penyerapan FLPP di Kaltara sebanyak 408 unit. Dan pada tahun depan direncanakan usulan prioritas BSPS ±400.000 unit nasional serta lanjutan di Kota Tarakan.
Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Kantor Walikota Tarakan ini dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Walikota Tarakan Khairul, Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djuftie, dan pejabat lainnya.
Komisi V akan mendorong proyek prioritas sektor infrastruktur/perumahan yang dapat diresmikan Presiden sebagai simbol pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia.
