Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penerapan manajemen risiko, Balai P3KP Kalimantan II mengadakan Sosialisasi Penyusunan Zona Integritas, Pelaksanaan SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko di Ruang Rapat Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa hingga Rabu, 21-22 Oktober 2025.
Acara yang diadakan secara luring dan daring ini, menghadirkan berbagai narasumber. Dihari pertama yaitu Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim Toni Yuswanto yang memaparkan pengamanan proyek strategis nasional dan titik rawan korupsi pada pengadaan barang dan jasa, Kepala Unit Subdit Tindak Pidana Korupsi M. Anton Masruri yang memaparkan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi dan pungli,
Direktur Keterbukaan Publik Transparansi dan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Tara Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Julisa Kusumowardono memaparkan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan.
Direktur Julisa Kusumowardono mengatakan, sampai saat ini, zona integritas sangat bermanfaat bagi instansi atau lingkungan, demi terciptanya kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi lembaga.
Di hari kedua, menghadirkan narasumber dari Auditor Madya/Pengendali Teknis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Kaltim Heriyana, Kepala Perwakilan Ombudsman Prov. Kaltim Mulyadin, dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP Robert Ambrosius Sianturi.
Kepala Balai P3KP Kalimantan II Anggoro Putro berharap, dengan adanya sosialisasi ini, semoga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan balai memahami dan selalu menjaga integritas demi menjaga pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Hadir sebagai moderator, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Kalimantan II Iskandar menjelaskan, acara ini semata-mata ingin membangun kesepahaman di lingkungan balai agar selalu menerapkan zona integritas bagi pelayanan publik.
