Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat melaksanakan Serah Terima Alih Kelola Pembinaan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Selasa (26/8/ 2025) di Sorong Papua Barat Daya. Alih kelola bidang PKP diserahkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya. Serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara alih kelola pembinaan oleh Kepala BPBPK Papua Barat, Dr. Corneles Sagrim, S.T., M.M.T, selaku pihak pertama. Kepala BP3KP Papua II, P.M. Desyarmeda Killian, ST., M.Si selaku pihak kedua dan selaku pihak ketiga adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai Operator, Regulator dan Fasilitator. Maka sesuai dengan arahan Bapak Menteri Maruar Sirait, BP3KP Papua II melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Wilayah kerja Papua Barat dan Papua Barat Daya. Monev kali ini dilakukan terhadap perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau Rumah Subsidi di Sorong dan Manokwari. LPP adalah program Pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk Masyarakat Berpenghasialn Rendah (MBR) dalam bentuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Program ini bertujuan untuk membantu MBR memiliki rumah pertama dengan suku bunga flat dan uang muka ringan.
Sebanyak dua Komunitas masyarakat yakni Komunitas Bankir Muda dan Masyarakat Sadar Wisata (Masata) memberikan dukungan atas konsep usulan mock up rumah susbidi di kawasan perkotaan yang dibangun oleh Lippo Group di Lippo Mall Nusantara, Jakarta. Komunitas yang beranggotakan para generasi milenial dan generasi Z menilai konsep usulan rumah subsidi tersebut sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan anak jaman sekarang apalagi jika nanti dibangun di kawasan perkotaan sehingga mampu membantu mereka bisa memiliki hunian layak dengan harga rumah yang terjangkau.
Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong percepatan pembangunan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD), terutama di lahan-lahan yang berada di sepanjang jalan tol. Menurutnya, kawasan pinggir tol memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi hunian vertikal terintegrasi, menjawab kebutuhan akan hunian terjangkau dan akses transportasi yang efisien.
