Selasa, 24 Februari 2026 33 kali

Senin, 23 Februari 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II melakukan audiensi bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka lanjutan pembahasan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh TA 2026 di Ruang Rapat Kantor Gubernur. Audiensi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terhadap perbandingan wilayah rencana penanganan kawasan Kumuh pada senin, 9 Februari 2026. 

Pada kesempatan tersebut Kepala Balai P3KP Papua II bersama Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I memaparkan Profil Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Sorong Papua Barat Daya yang meliputi gambaran umum kawasan kumuh, titik lokasi, dokumentasi lokasi, rencana penanganan, kendala pelaksanaan, data kelengkapan dokumen administrasi dan linimasa pelaksanaan.

Berdasarkan arahan Gubernur, untuk wilayah Kota Sorong, penanganan kawasan kumuh difokuskan di Kelurahan Malawei. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut telah sesuai dengan regulasi penanganan kawasan kumuh.

Lanjut, pada Selasa 24 Februari 2026, rapat teknis kembali dilakukan di Ruang Rapat Kantor Gubernur. Rapat tersebut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Kepala BP3KP Papua II beserta tim, Kepala Dinas PKP Kota Sorong beserta tim, dan Kepala Bidang Perumahan dan Bina Konstruksi Provinsi Papua Barat Daya beserta tim.

Pada rapat teknis kali ini membahas terkait lokasi rencana kawasan kumuh yang telah terpilih yaitu Kelurahan Malawei, RT 03 / RW 03. “Menjadi komitmen kita untuk melayani masyarakat dengan kinerja kita sebagai Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Balai tetap bersinergi membangun, bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Kota Sorong, untuk itu Pemprov siap mendukung Rencana Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Sorong” Arahan Pj Sekda Pemprov Papua Barat Daya. Pada rapat teknis tersebut Plt Kadis PUPR Pemprov Papua Barat Daya juga berpesan untuk menyelesaikan data kelengkapan dokumen administrasi sebelum dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan nanti di lapangan.

Bantu kami meningkatkan layanan dengan mengisi survey singkat ini!

Isi Survey
Isi Survey survey