Palangka Raya, 18 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan memastikan keberhasilan Program Tiga Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendataan Pembangunan Perumahan Perdesaan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 18–19 Juni 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah. Turut memberikan sambutan dan arahan pada pembukaan acara, Kepala BP3KP Kalimantan I menekankan pentingnya penyelarasan data dan perencanaan di lapangan agar program pembangunan perumahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.
“Pendataan yang akurat adalah fondasi utama agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Kegiatan ini adalah bentuk nyata sinergi kita bersama,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah turut menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program nasional ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap berkolaborasi aktif dalam pengumpulan data dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi awal dari penguatan kerja sama yang konkret antara pusat dan daerah,” katanya.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, melalui Kasubdit Perencanaan Teknis, menyampaikan arahan mengenai kebijakan besar Program Tiga Juta Rumah dan pentingnya pendataan sebagai basis utama pengambilan keputusan yang akuntabel. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana langsung di wilayah masing-masing.
“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa data yang kuat dan kerja sama yang terjalin erat. Melalui forum ini, kita harapkan lahir komitmen bersama untuk menyukseskan agenda besar ini,” ujarnya.
Selain paparan teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menyelaraskan rencana pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat untuk Tahun Anggaran 2025. Kehadiran para kepala dinas dari berbagai kabupaten seperti Lamandau, Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur menjadi bukti nyata kuatnya antusiasme dan komitmen daerah terhadap pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara lancar dan konstruktif, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap proses pendataan dan perencanaan pembangunan perdesaan akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi pusat dan daerah yang terbangun di forum ini diharapkan terus berlanjut hingga tahap implementasi program di lapangan.
