Landak, 11 Juni 2025 – Dalam rangka percepatan Program Tiga Juta Rumah Nasional, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I (BP3KP Kalimantan I) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu (11/6). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta pendataan terhadap pelaksanaan berbagai program perumahan di wilayah tersebut.
Rombongan dipimpin oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, R. An An Andri Hikmat S.R., AP, MM dan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, H. Agus Wahidi, S.Pd., M.Si. Turut hadir mendampingi kegiatan ini Wakil Bupati Landak, Erani, S.T., M.T., perwakilan Bank BTN, pengembang Mamuraja Residence, Dinas Perkim Kabupaten Landak, Kabid Perumahan Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat, serta Kasi Wilayah II BP3KP Kalimantan I, Endro Santosa, S.T.
Kunjungan dimulai dengan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Landak, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi perumahan FLPP, yakni Mamuraja Residence dan Tarigas Borneo Residence di Kecamatan Ngabang. Tim juga menyambangi rumah penerima bantuan program renovasi APBD di Desa Bagak, serta melanjutkan pemantauan program BSPS di Desa Tembawang Bale.
Selama peninjauan, tim mengecek secara langsung struktur bangunan, kelayakan hunian, dan progres fisik di lapangan. Wakil Bupati Landak, Erani, menyambut baik kehadiran tim pusat dan mengapresiasi upaya kolaboratif ini. Ia menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat terbuka dan mendukung penuh sinergi seperti ini. Saya senang bisa turut serta mengawasi langsung pelaksanaan program perumahan di lapangan,” ujar Erani.
BP3KP Kalimantan I hadir mendampingi seluruh rangkaian kegiatan ini sebagai bagian dari peran aktifnya dalam memastikan pelaksanaan teknis program-program perumahan di wilayah Kalimantan berjalan dengan baik. Pendampingan ini juga menjadi sarana penting dalam menjaring masukan dari daerah untuk penyempurnaan kebijakan perumahan ke depan.
Melalui monitoring dan evaluasi langsung di lapangan, pemerintah pusat dan daerah berharap dapat memperkuat pelaksanaan program perumahan berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta meningkatkan kualitas hunian, khususnya di wilayah perdesaan.
