Pontianak, 12 Juni 2025 — Dalam rangka mendorong percepatan capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (12/6).
Acara ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung target nasional pembangunan tiga juta unit rumah yang dicanangkan Presiden. Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, turut memberikan sambutan secara daring melalui Zoom.
“Saya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah. Program ini harus berkelanjutan, dan dibutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dengan Dinas Perkim. Semua elemen perlu terlibat, termasuk memanfaatkan CSR dan lembaga-lembaga di daerah untuk mewujudkan hunian layak,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk perencanaan program ke depan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut hadir dan memberikan dukungan melalui sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe, S.T., M.M., M.T. Peserta yang hadir berasal dari delapan kabupaten di Kalimantan Barat—Bengkayang, Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi—yang masing-masing mengutus pejabat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), DPMPTSP, Bapenda, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan turut hadir langsung untuk memberikan paparan, di antaranya Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, R. An An Andri Hikmat S.R, AP, MM, serta Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, H. Agus Wahidi, S.Pd., M.Si.
Diskusi terbuka yang dilaksanakan pada akhir sesi menjadi ruang strategis untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perumahan, seperti kendala regulasi, dan kebutuhan pemutakhiran data. Pemerintah daerah dan pusat sepakat bahwa keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang erat dan kerja sama lintas sektor yang terus ditingkatkan.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempererat koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan, guna memastikan program tiga juta rumah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
