Kubu Raya, 29 Juli 2025 — Dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I (BP3KP Kalimantan I) bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (29/7/2025).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo, Plt. Kepala Dinas PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Supratmansyah, Kepala BP3KP Kalimantan I Arifay Saini, Kasatker Kalbar Michael Robert, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya. Turut hadir pula perwakilan dari PDAM dan PLN Kabupaten Kubu Raya.
Dalam forum tersebut, PPK Rumah Swadaya memaparkan readiness criteria (kriteria kesiapan) yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang menjadikan daerah tersebut mendapatkan alokasi program peningkatan kualitas kawasan kumuh. Program ini dirancang menyasar sejumlah aspek krusial di lingkungan permukiman kumuh, antara lain pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, pemasangan turap beton di parit-parit yang rawan longsor, peningkatan sistem sanitasi, penataan jaringan perpipaan air bersih, pengadaan ruang terbuka publik, sistem pengelolaan sampah terpadu, pembangunan gapura kawasan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.
Setelah rapat, seluruh peserta langsung bergerak ke Desa Parit Baru untuk melakukan peninjauan lapangan. Di lokasi, Bupati Sujiwo bersama Kepala BP3KP Kalimantan I dan jajaran menyaksikan langsung kondisi aktual kawasan yang akan ditata. Mereka meninjau saluran drainase yang tersumbat dan rusak, jaringan perpipaan yang semrawut, serta kondisi permukiman padat yang belum tertata dengan baik.
Bupati Sujiwo dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan unit pelaksana pusat. “Saya selaku Bupati selalu menekankan kepada seluruh jajaran dinas di Kubu Raya untuk terus berkomunikasi dan membangun relasi dengan balai-balai kementerian yang ada di Kalimantan Barat. Mereka ini adalah perpanjangan tangan dari pusat, dan tentu peran mereka sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah,” ucapnya. Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Kabalai BP3KP Kalimantan I dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BP3KP Kalimantan I, Arifay Saini, menjelaskan bahwa program peningkatan kualitas permukiman kumuh kini berada di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sebelumnya, penanganan kumuh menjadi domain Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Kini dengan pemisahan menjadi dua kementerian, tugas tersebut menjadi bagian kerja kami. Artinya ke depan, kami akan intens berkolaborasi dengan Pemkab Kubu Raya dalam mendukung penataan kawasan kumuh ini,” jelasnya.
Plt. Kadis PUPR-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kubu Raya, Supratmansyah, turut menambahkan bahwa penataan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan sendiri. “Untuk menyelesaikan masalah kawasan kumuh, kita harus bergotong royong bersama instansi lain seperti PDAM, PLN, serta balai dari kementerian pusat,” ungkapnya. Ia pun menyampaikan apresiasi atas atensi yang diberikan kepada Desa Parit Baru sehingga bisa masuk dalam daftar lokasi prioritas penataan kawasan kumuh.
Kabupaten Kubu Raya sendiri merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kalimantan Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 630 ribu jiwa dan posisi geografis yang berdekatan dengan ibu kota provinsi, kawasan-kawasan padat di Kubu Raya sangat memerlukan dukungan program penataan kawasan agar layak huni dan berkelanjutan.
