Bandung, 2 Februari 2026 — Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kota Bandung menggelar rapat dan kunjungan lapangan untuk membahas potensi lahan pembangunan hunian vertikal subsidi di wilayah Kota Bandung. Acara ini dihadiri langsung oleh Dirjen Perumahan Perkotaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta sejumlah pejabat penting lainnya, seperti Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan, Kepala BP3KP Jawa II, serta perwakilan dari BP Tapera dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Rapat ini bertujuan menjawab tantangan keterbatasan lahan perkotaan dan tingginya backlog perumahan yang belum terlayani di Kota Bandung. Kementerian PKP menegaskan bahwa pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Permendagri, didukung pembiayaan melalui KPR Tapera dan FLPP.

Dari empat lokasi usulan, akan dipilih lokasi prioritas utama berdasarkan urutan prioritas, dengan didukung survei kebutuhan fasilitas umum dan sosial (fasos dan fasum), serta analisis demand yang mendalam. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian ini mampu menekan backlog perumahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di kota kembang ini.

Sebagai langkah lanjutan, hasil rapat dan kunjungan lapangan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi prioritas pembangunan rumah susun subsidi di Kota Bandung. Proses ini juga akan disertai survei lanjutan terkait fasos, fasum, dan demand, guna menyusun skema kerja sama dan pembiayaan yang sesuai ketentuan.