Kementerian PKP menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Hadir mewakili Kementerian PKP, Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyampaikan terkait alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran berjalan. Ia menegaskan bahwa tahun ini pelaksanaan BSPS akan dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bantuan tepat sasaran

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan dukungannya terhadap penguatan pengawasan program BSPS. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam alokasi anggaran bantuan tersebut. Ridwan Bae juga menyoroti adanya kasus pemotongan bantuan di daerah. Menurutnya, BSPS merupakan stimulan berbasis gotong royong yang harus utuh diterima masyarakat agar rumah dapat terbangun dengan layak. Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2025–2026 yang dinilai semakin baik berkat pengawasan yang ketat. Ia menekankan agar para pendamping atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) benar-benar memastikan tidak ada potongan dalam bentuk apa pun terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara DPR RI dan Kementerian PKP dalam memastikan Program BSPS terlaksana secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.