Kepala BP3KP Sulawesi II (Ir. Recky Walter Lahope, S.T., M.T.), Kepala Dinas PKP Provinsi Sulteng (Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, M.M.), dan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulteng (Indera Imanuddin, S.H., M.H.) memperkuat sinergi melalui Rapat Koordinasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2026 dengan Program Sertifikat Tanah Gratis.
Mengawali tahun 2026 dengan semangat kolaborasi dan komitmen menyediakan hunian layak bagi masyarakat, Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Walter Lahope, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Jumat, 9 Januari 2026.
Kepala Balai P3KP Sulawesi II pimpin apel pagi Senin, (05 Desember 2026) yang diikuti oleh seluruh pegawai di jajaran BP3KP Sulawesi II, Satker PKP Sulteng, dan Satker PKP Sulbar yang mengikuti apel pagi melalui zoom meeting.
Dalam semangat Natal yang penuh kasih, BP3KP Sulawesi II melaksanakan kegiatan bakti sosial dan Natal bersama di Yayasan Panti Asuhan Immanuel. Kebersamaan ini menjadi wujud kepedulian dan komitmen untuk terus hadir, berbagi, dan menebarkan kasih kepada sesama. Melalui senyum, doa, dan perhatian yang tulus, kami percaya bahwa nilai kemanusiaan dan solidaritas dapat terus tumbuh dan menguatkan satu sama lain. Semoga momen ini membawa sukacita, harapan, serta damai Natal yang menyentuh hati dan menginspirasi langkah kebaikan ke depan. Selamat Natal. Damai di hati, kasih dalam tindakan.
Kepala BP3KP Sulawesi II melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan serta Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini membahas keberlanjutan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya target pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan komitmen mempercepat penyediaan hunian layak, penataan kawasan kumuh, dan penguatan tata kelola permukiman. Selain itu, dilakukan penandatanganan kesediaan menerima hibah bangunan rumah susun SMKN 1 Rangas, sebagai dukungan fasilitas pendidikan dan hunian representatif bagi siswa serta tenaga pendidik. Melalui koordinasi ini, diharapkan pembangunan perumahan di Sulawesi Barat semakin terarah, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan dukungan penuh terhadap program nasional untuk mewujudkan kesejahteraan melalui hunian layak.
