Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Papua II kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Program Kerja Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pertemuan strategis ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., bersama Kepala BP3KP Papua II, Bapak Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan tim teknis, antara lain Bapak Abdul Latief Suaery selaku Plt. Asisten II Setda Prov. Papua Barat, Bapak Ir. Heri G.N. Saflembolo, S.T., M.T. selaku Plt. Kadis PUPR Prov. Papua Barat, dan Bapak Reymond R. H. Yap, S.E., M.T.P. selaku Kadis Lingkungan Hidup & Pertanahan Prov. Papua Barat. Dari jajaran internal BP3KP Papua II serta Satker PKP, hadir Bapak Markus Desla, S.Kom. (Kasubbag Umum & TU), Bapak Ronal Setiyadi, S.T. (Kasatker PKP Prov. Papua Barat), Bapak Febri Nur Fitrianto, S.Ars. (PPK Rumah Swadaya & PKP), serta Bapak Ir. Ferry Moya, S.T. (Analis Perumahan).
Dalam kesempatan ini, BP3KP Papua II memaparkan berbagai program kerja Kementerian PKP yang mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), penanganan kawasan kumuh, hingga dukungan pembiayaan melalui skema KPR FLPP demi menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah. Gubernur Papua Barat menyambut baik program ini dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjawab kebutuhan hunian bagi ASN Pemprov, tenaga kesehatan, mahasiswa, serta kelompok pekerja lainnya. Keberhasilan pelaksanaan program perumahan, khususnya BSPS dan usulan Rusun, sangat bergantung pada kualitas pengusulan daerah melalui aplikasi Sibaru yang didukung kelengkapan administrasi, legalitas lahan berstatus Clean and Clear, serta ketersediaan dokumen lingkungan. Selain itu, pembangunan hunian di Papua Barat disepakati untuk tetap memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat, termasuk penyediaan ruang komunal sebagai sarana beraktivitas dan berinteraksi bagi masyarakat. Melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan dan komunikasi yang erat antara BP3KP Papua II dan Pemprov Papua Barat, diharapkan seluruh target pembangunan perumahan dapat tercapai secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
